Space Iklan
JAKARTA,– Meski mendapat pertentangan dari beberapa pihak, Komisi XI DPR RI tetap tancap gas menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty.
“Sesuai rapat pimpinan pengganti Bamus soal pembahasan RUU pengampunan pajak diserahkan kepada Komisi XI,” kata pimpinan rapat Ahmadi Noor Supit, saat membuka rapat di ruang rapat Komisi XI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Dari hanura melihat kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah, pelaksanaannya perlu ditentukan yang bisa menyeleaaikan dalam jangka pendek.
“Saya mohon kepada pemerintah untuk perbaiki, karena kalau kita tax 15% daya saing industri kita bisa berdaya saing,” terang Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampublon.
Lebih lanjut dinyatakan Nurdin, bahwa Fraksi Hanura mendukung untuk segera dilaksanakan tax amnesty sebelum APBN-P dibahas.
Sehingga target yang dibutuhkan perlu direspon secara konstruktif.
“Kalau bisa pada masa sidang ini dapat selesai,” imbuhnya. dedy mulyadi
selengkapnya baca disini www.beritalima.com
pemerintah, pelaksanaannya perlu ditentukan yang bisa menyeleaaikan dalam jangka pendek.
“Saya mohon kepada pemerintah untuk perbaiki, karena kalau kita tax 15% daya saing industri kita bisa berdaya saing,” terang Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampublon.
Lebih lanjut dinyatakan Nurdin, bahwa Fraksi Hanura mendukung untuk segera dilaksanakan tax amnesty sebelum APBN-P dibahas.
Sehingga target yang dibutuhkan perlu direspon secara konstruktif.
“Kalau bisa pada masa sidang ini dapat selesai,” imbuhnya. dedy mulyadi
selengkapnya baca disini www.beritalima.com
