Space Iklan
JAKARTA, — Ketua Umum Partai Indonesia Kerja (Pika) Hartoko Adi Oetomo mengatakan, Pika didirikan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo dari seluruh Indonesia sejak 1 Juni 2016. Namun, partai ini tidak terbentuk atas nama relawan Joko Widodo.
"Hampir semua para pendiri adalah orang-orang yang di proses wali kota, gubernur, maupun pilpres adalah para pendukungnya Jokowi. Pika bukan milik Presiden Joko Widodo dan tidak didirikan oleh dan atas perintah Presiden. Namun, kami mendukung pemerintahan Joko Widodo," kata Hartoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Hartoko mengatakan, partai dengan jargon "kerja, kerja, kerja" ini dibentuk oleh kalangan profesional yang tidak dikenal publik dan memiliki latar belakang golongan putih atau golput. Kata dia, kalangan profesional saat ini tidak terwakili oleh kepentingan partai politik.
"Partai politik menjadi wilayah privat yang dimiliki oleh pribadi, keluarga, maupun kelompok elite. Kami ingin mengembalikan Pika ini menjadi wilayah publik karena partai politik pada prinsipnya memperjuangkan kepentingan masyarakat," ucap Hartoko.
Hartoko berharap, Pika dapat menyadarkan masyarakat yang tak percaya pada sistem bernegara. Ia mengajak masyarakat yang selama ini golput untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita pendiri bangsa.
Saat ini, Pika sedang melakukan melengkapi kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Pika kini sudah mencapai sekitar 60 persen. (KOMPAS)
"Hampir semua para pendiri adalah orang-orang yang di proses wali kota, gubernur, maupun pilpres adalah para pendukungnya Jokowi. Pika bukan milik Presiden Joko Widodo dan tidak didirikan oleh dan atas perintah Presiden. Namun, kami mendukung pemerintahan Joko Widodo," kata Hartoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Hartoko mengatakan, partai dengan jargon "kerja, kerja, kerja" ini dibentuk oleh kalangan profesional yang tidak dikenal publik dan memiliki latar belakang golongan putih atau golput. Kata dia, kalangan profesional saat ini tidak terwakili oleh kepentingan partai politik.
"Partai politik menjadi wilayah privat yang dimiliki oleh pribadi, keluarga, maupun kelompok elite. Kami ingin mengembalikan Pika ini menjadi wilayah publik karena partai politik pada prinsipnya memperjuangkan kepentingan masyarakat," ucap Hartoko.
Hartoko berharap, Pika dapat menyadarkan masyarakat yang tak percaya pada sistem bernegara. Ia mengajak masyarakat yang selama ini golput untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita pendiri bangsa.
Saat ini, Pika sedang melakukan melengkapi kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Pika kini sudah mencapai sekitar 60 persen. (KOMPAS)
