Space Iklan
Aceh Utara, Badan Legeslasi (Banleg) Dewan Perwakilan
Tampilkan pesan asli
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara telah menggagas beberapa Qanun atau
peraturan daerah tentang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan
fungsi instansi pemerintahan.
Melalui salah satu anggota Banleg DPRK Aceh Utara, Ismail A. Rahman
alias Linud mengatakan sejauh ini beberapa perubahan yang dituangkan
dalam qanun daerah Kabupaten Aceh Utara akan memperbaiki birakrasi
instansi pemerintahan derah setempat.
Antaranya, nama instansi dari dinas Cipta Karya Aceh Utara yang
sebelum dinas pekerjaan umum tersebut, kini menjadi Dinas Perumahan
dan Daerah terpencil Aceh Utara.
Sementara itu dinas pekerjaan umum Pengairan dan Sumber Daya Air
dijadikan satu atap dibawah dibawah Dinas Marga.
Sedangkan Badan Pertahanan Nasional telah bersifat daerah dan kini
menjadi Dinas Pertanahan Aceh Utara.
Demikian juga bidang Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjadi
bagian dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga (Disdikpora) kini
dipisahkan dan menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dan satu lagi, Aceh Utara sebelumnya memiliki badan yang menangi
tentang pendidikan agama, kini kabupaten terkait menciptakan Dinas
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara.
"Hal ini kita lakukan demi perubahan Aceh Utara kedepan, dimana hal
tersebut juga dimaksudkan sebagai wujud impletasi dari Undang-undang
Pemerintah Aceh yang selama ini di perjuangkan PA," ujar Linud, Senin
(06/02/2017) kepada beritalima.com.
Ia mengatakan, seperti pembentukan dinas pendidikan ayah dimaksudkan,
agar pendidikan agama di Aceh Utara tidak terjadi pengasingan, selama
ini pendidikan dayah di Aceh dinilai masih sangat minim, sehingga
perlu upaya untuk memaksimal instansi pemerintahan yang khusus akan
menangani tentang pendidikan dayah.
"Kita juga sedang mengupayakan penyetaraan pendidikan umum dan agama,
dan ini kita laksanakan secara perlahan tapi pasti," lanjutnya.
Linud mengemukakan, untuk saat ini pemerintah Aceh Utara masih akan
memperjuangkan dua qanun lainnya dibawah banleg DPRK Aceh Utara. Qanun
yang dimaksudkan yaitu Qanun Bank Kabupaten Aceh Utara dan Qanun Hari
Jadi Aceh Utara.
"Untuk menghidupkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, maka bank ini
sangat perlu. Biar masyarakat Aceh Utara berinvestasi di bank sendiri,
dan dengan bank ini perputaran uang tentunya akan berpusat di Aceh
Utara, dan kita sudah mendapatkan restu dari Bank Indonesia (BI),"
jelasnya.
Lebih jelas ia menambahkan, peran bank ini juga akan sangat bermanfaat
bank pemerintahan desa yang sedang berlangsung saat ini, demikian
tukas Ismail A. Rahman atau Linud.(En)
peraturan daerah tentang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan
fungsi instansi pemerintahan.
Melalui salah satu anggota Banleg DPRK Aceh Utara, Ismail A. Rahman
alias Linud mengatakan sejauh ini beberapa perubahan yang dituangkan
dalam qanun daerah Kabupaten Aceh Utara akan memperbaiki birakrasi
instansi pemerintahan derah setempat.
Antaranya, nama instansi dari dinas Cipta Karya Aceh Utara yang
sebelum dinas pekerjaan umum tersebut, kini menjadi Dinas Perumahan
dan Daerah terpencil Aceh Utara.
Sementara itu dinas pekerjaan umum Pengairan dan Sumber Daya Air
dijadikan satu atap dibawah dibawah Dinas Marga.
Sedangkan Badan Pertahanan Nasional telah bersifat daerah dan kini
menjadi Dinas Pertanahan Aceh Utara.
Demikian juga bidang Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjadi
bagian dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga (Disdikpora) kini
dipisahkan dan menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dan satu lagi, Aceh Utara sebelumnya memiliki badan yang menangi
tentang pendidikan agama, kini kabupaten terkait menciptakan Dinas
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara.
"Hal ini kita lakukan demi perubahan Aceh Utara kedepan, dimana hal
tersebut juga dimaksudkan sebagai wujud impletasi dari Undang-undang
Pemerintah Aceh yang selama ini di perjuangkan PA," ujar Linud, Senin
(06/02/2017) kepada beritalima.com.
Ia mengatakan, seperti pembentukan dinas pendidikan ayah dimaksudkan,
agar pendidikan agama di Aceh Utara tidak terjadi pengasingan, selama
ini pendidikan dayah di Aceh dinilai masih sangat minim, sehingga
perlu upaya untuk memaksimal instansi pemerintahan yang khusus akan
menangani tentang pendidikan dayah.
"Kita juga sedang mengupayakan penyetaraan pendidikan umum dan agama,
dan ini kita laksanakan secara perlahan tapi pasti," lanjutnya.
Linud mengemukakan, untuk saat ini pemerintah Aceh Utara masih akan
memperjuangkan dua qanun lainnya dibawah banleg DPRK Aceh Utara. Qanun
yang dimaksudkan yaitu Qanun Bank Kabupaten Aceh Utara dan Qanun Hari
Jadi Aceh Utara.
"Untuk menghidupkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, maka bank ini
sangat perlu. Biar masyarakat Aceh Utara berinvestasi di bank sendiri,
dan dengan bank ini perputaran uang tentunya akan berpusat di Aceh
Utara, dan kita sudah mendapatkan restu dari Bank Indonesia (BI),"
jelasnya.
Lebih jelas ia menambahkan, peran bank ini juga akan sangat bermanfaat
bank pemerintahan desa yang sedang berlangsung saat ini, demikian
tukas Ismail A. Rahman atau Linud.(En)
