Space Iklan
Seperti 121 bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) kontrak nasional yang bertugas di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) , Sulawesi Tengah. Mereka telah mengikuti tes CPNS yang lalu dan telah dinyatakan lulus seleksi namun hingga kini SK CPNS mereka dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tak kunjung turun.
Sementara sejumlah daerah lain yang bidan PTTnya senasib dengan mereka sudah menerima SK CPNS dengan TMT April 2017.
Masalahnya SK kontrak bidan PTT Touna ini juga sudah berakhir dan dikembalikan ke daerah yang ditandai dengan penandatanganan MOU Bupati Tojo Una-Una dan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
Para bidan yang diwakili sekitar 35 bidan PTT Touna ini kemudian mendatangi kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Dinas Kesehatan dan DPRD Touna sejak 14 Mei lalu.
Ke-121 bidan ini mempertanyakan kejelasan status mereka dalam melaksanakan tugas selama tenggang waktu antara berakhirnya kontrak PTT dan belum turunnya SK CPNS.
“Ini kan kontrak PTT kami sudah berakhir tapi juga SK CPNS belum turun, terus kemudian kami masih laksanakan tugas nah pegangan kami tidak ada. Mau dibilang bidan PTT kontraknya sudah berakhir, juga mau dibilang bidan CPNS sementara SKnya belum ada. Kemudian jujur saja sehabis kontrak PTT kami tidak terima gaji lagi tapi kami tetap laksanakan tugas melayani, karena ini memang harus dan tidak boleh putus. Hanya kami minta perhatian tulus dari pemda karena kami juga datang dengan hati dan itikad baik,” ujar seorang dari bidan.
Ketika mendatangi gedung DPRD Touna, Selasa kemarin (16/5/2017), para bidan tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Touna, Jafar M Amin.
Dalam suasana silaturahmi yang penuh keakraban itu, legislator asal Partai Nasdem ini mendengar langsung aspirasi dan curahan hati para bidan.
Setelah mendengar itu, Jafar langsung menelepon para pihak yang berkompeten sebagai langkah mediasi guna mencari titik temu dan jalan keluar. Pembicaraan via ponsel didengar langsung para bidan.
Diantara yang dihubungi, Plt Kadis Kesehatan Javanet Alfari, pihak BKD dan Bagian Keuangan pemda setempat. Dari komunikasi yang dibangun Wakil Ketua DPRD Touna, Jafar M Amin, dengan pihak Eksekutif atau Pemda ini, diperoleh informasi jika pihak Dinkes Touna melalui Plt Kadis, Javanet, akan membicarakan persoalan nasib bidan PTT ini terutama status dan gaji mereka selama menunggu SK CPNS, dengan pihak terkait seperti BKD dan lainnya.
Jafar dan Kadinkes Javanet, berharap para bidan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Anggaran terkait gaji para bidan selama masa transisi hingga turunnya SK CPNS, akan dibicarakan. Jika disetujui, gaji yang sifatnya insentif ini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Touna 2017. Pasalnya, APBD induk tahun ini sudah berjalan sehingga harus menunggu anggaran perubahan. (TOM)
