Space Iklan
TOJO UNA-UNA (wartamerdeka) – Ribut soal Dana Bimtek Jurnalis sebanyak Rp187 juta yang dikelola Bagian Humas Tojo Una-Una, akhirnya berbuntut panjang.
Setelah kalangan jurnalis setempat mempersoalkan hal ini karena dinilai terjadi mark-up (penggelembungan anggaran), kini lembaga penggiat antikorupsi seperti Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) yang berkantor pusat di Bekasi, mulai angkat bicara.
Seperti dilontarkan Ketua Presidium WASINDO Drs. Tommy Tiranda ketika dimintai tanggapannya terkait dana bimtek tersebut, baru-baru ini.
Menurut Tommy yang juga sesepuh jurnalis, masalah dana bimtek yang sudah muncul ke permukaan ini seharusnya diklirkan agar tidak menjadi simpang-siur di masyarakat. Jangan biarkan hal ini berlarut-larut tanpa kejelasan tindaklanjut.
“Bupati sudah harus tanggap dan mengambil tindakan. Nah tindakannya apa ya tentu memerintahkan inspektorat agar turun melakukan pemeriksaan. Mungkin 187 juta rupiah itu nilainya rendah tapi ini kan uang negara jangan dilihat besar-kecilnya,” ujar Tommy.
Ironisnya, dana tersebut menyentuh kepentingan jurnalis atau wartawan terkait pengembangan SDM berupa Bimtek.
“Ini lucu anggaran dikelola humas berhubungan dengan kita-kita ini dengan judul bimtek tapi kok bisa-bisanya pengelolaannya begini. Tidak transparan dan cenderung diduga menyimpang. Baguslah kalau sisa dana dari anggaran total itu dikembalikan ke kas negara berarti masih ada sisa anggaran tapi kalau tidak ya harus diusut, ” tandasnya menguraikan.
Bimtek sendiri digelar selama 2 hari, 9-10 Mei 2017 di Hotel Ananda, Ampana. Menurut data yang ada, dana yang terserap dari kegiatan ini sebesar Rp72 juta dari total Rp187 juta. Dana ini bersumber dari dana PPID 2017. Dari pengakuan beberapa wartawan, peserta yang hadir disangoni uang duduk Rp100 ribu per orang.
“Untuk dekorasi ruangan dianggarkan 2 juta rupiah tapi yang dipasang hanya baliho kecil. Begitu juga tempat kegiatan disewa dengan diskon karena tempatnya milik teman kabag humas,” ujar sumber di antara wartawan di Ampana.
Kabag Humas Touna Alfian Matajeng ketika dikonfirmasi via ponsel, tidak berhasil dihubungi. Dengan layanan pesan singkat (SMS) pun tidak dijawab.
Dari pantauan wartamerdeka, tampak kalau hubungan Kabag Humas Alfian dengan para awak media setempat tidak solid. Padahal humas adalah mata dan telinga serta juru bicara pemerintah. Humas seharusnya membangun komunikasi dan bersinergi dengan pihak media sebagai wadah tempat para jurnalis menggantungkan hidup. ( tim )
