Space Iklan
Dilansir dari warta merdeka Hal ini memunculkan banyak pertanyaan apa saja yang telah dibelanjakan terutama selama era Ramli Peo menjabat Kades Kasiala. Yang lebih mengherankan, dana desa untuk Kasiala terus terealisasi cair tanpa diketahui seperti apa laporan pertanggungjawaban yang dibuat.
Pasalnya, dari pantaun wartamerdeka, ada kegiatan utamanya phisik yang dibiayai dari dana desa, mangkrak. Seperti pembangunan Kantor Kepala Desa yang hingga kini belum rampung. Bangunannya masih berupa pondasi sejak 2015 lalu.
“Sudah sejak 2015 pembangunannya, kemudian 2016 tidak dilanjutkan karena tidak ada dalam RPJM yang lalu,” ujar Sekdes Kasiala, Yunus Ngkilo, ketika dihubungi via ponsel, sore ini.
Yang ironis, pelayanan kesehatan di desa Kasiala ini memprihatinkan. Fasilitas kesehatan minim, begitu pula tenaga kesehatan hanya satu. Itupun seorang bidan desa yang melayani tak hanya ibu hamil tapi perawatan kesehatan warga. Sementara Puskesdes atau Polindes belum ada. Akibatnya, bidan dalam melayani warga seadanya dengan memanfaatkan gubuk milik warta. Juga alat kesehatan untuk partus masih milik pribadi sang bidan.
“Pembangunan faskes seperti puskesdes tahun ini tidak masuk dalam RPJM pak. Masyarakat lebih meminta pembangunan dan perbaikan jalan. Kalau kegiatan tahun kemarin menyangkut faskes kenapa tidak diprogramkan seperti puskesdes saya tidak tahu karena saya sendiri belum lama bertugas di Kasiala. Yang dibangun baru posyandu di dusun atas,” tutur Yunus.
Padahal, dana pembangunan kesehatan dimungkinkan dianggarkan dari dana desa sesuai Kepmenkes RI No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Kepmenkes ini dimaksudkan untuk mendorong desa mengalokasikan dan memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
“Sebenarnya saya sudah berusaha mengusulkan pembangunan puskesdes karena setiap musrembang saya diundang, apa gunanya saya diundang kalau ternyata tidak direalisasi, tidak dimunculkan dan tidak dianggarkan,” ungkap bidan Kasiala, Novita Singkang.
Bidan ini juga mempertanyakan keberadaan Pokja IV PKK yang mengelola program kesehatan di desa Kasiala yang dibiayai dari dana desa. Menurut Novita, Pokja IV seharusnya diketuai Tenaga Kesehatan atau Pembina Posyandu yang ada di desa itu.
“Kan tenaga kesehatan di Kasiala saya, sebagai bidan dan pembina posyandu. Bukan kader posyandu. Tapi selama ini kades pemahamannya lain dia bilang kader posyandu yang ketua pokja. Ini harus diluruskan dan harus realistis. Karena realistis maka harus transparan dan akuntabel penggunaan dananya,” tegasnya sambil mengatakan, pihaknya berencana menemui Bupati Touna membicarakan mengenai faskes dan program kesehatan yang didanai dari dana desa. ( tim )
