Kegiatan tersebut dibuka oleh
Asisten III Bidang Administrasi Umum Moh. Syarif didampingi Kepala Bapperida
Touna Amin Bustamin Turut hadir Pejabat Forkopimda, Kepala Bapperida Mohamad
Amin Bustamin, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sejumlah Camat beserta
pejabat lainnya serta stakeholder.
Syarif Lasawedi dalam
sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi stunting di
Kabupaten Touna prevalensi stunting berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan atau e-PPBGM sebesar 10,16 persen, sedangkan prevalensi hasil
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 hingga saat ini belum dirilis oleh
kementerian kesehatan.
"Sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2022 dan peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI)
percepatan penurunan angka stunting Indonesia maka seluruh Kabupaten/Kota wajib
melaksanakan amanat tersebut guna mencapai cita cita terciptanya generasi emas
indonesia di tahun 2045 kelak,"kata Syarif.
Syarif katakan, Pemerintah
daerah Kabupaten Touna menyadari pentingnya intervensi untuk menurunkan
prevalensi angka stunting sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik
secara nasional maupun yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten tojo una una tahun 2021-2024”. Ujar Moh. Syarif
Menurutnya, penurunan
prevalensi stunting dimaksudkan untuk mencapai generasi emas indonesia tahun
2045. untuk mencapai tujuan tersebut kolaborasi dan sinergitas antara
pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya sangat
penting karena banyaknya aspek yang perlu mendapat perhatian/intervensi untuk
mencegah stunting.
Target nasional sampai tahun
2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen, hal tersebut tentunya
menjadi pekerjaan besar yang harus kita dukung di tingkat daerah.
“Program ini harus dijalankan
hingga ke sasaran terkecil di masyarakat yakni keluarga. Sinergi dan kolaborasi
seluruh perangkat daerah juga penting karena penanganan stunting tanggung jawab
bersama, bukan hanya tanggung jawab OPD teknis tertentu,"jelasnya
Syarif berpesan, terkait
keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan hal tersebut penting,
agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar
perencanaan intervensi sebab dengan data yang akurat kita dapat merencanakan
program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran,"pesannya.
