Jakarta, Kabar Maleo - Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia di ruang rapat Wakil Menteri, Jakarta, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam memperjuangkan program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat , Selasa (22/4/25)
Dalam audiensi yang berlangsung hangat tersebut, Bupati Ilham Lawidu didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Tojo Una-Una, Jafar M. Amin, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tojo Una-Una.
Pertemuan ini membahas berbagai agenda penting, salah satunya terkait rencana alokasi perumahan bagi komunitas Kampung Nelayan di wilayah Tojo Una-Una. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.
Selain itu, Pemkab Tojo Una-Una juga memaparkan inisiatif lanjutan terkait Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif berbasis komunitas yang bertujuan menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil.
Poin penting lainnya dalam pertemuan tersebut adalah diskusi mengenai pemadanan dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos), termasuk data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Validasi ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Bupati Ilham Lawidu dalam keterangannya menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Kementerian Sosial bukan sekadar seremonial, melainkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Tojo Una-Una tidak tertinggal dalam hal pembangunan dan akses terhadap program-program pusat. Perumahan nelayan, validasi data bansos, hingga program pendidikan seperti Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata perhatian kami terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Kami juga menekankan pentingnya integrasi data, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun belum tercatat dengan baik. Dengan dukungan Kementerian Sosial, kami berharap proses pemutakhiran data bisa segera tuntas, sehingga distribusi bantuan menjadi lebih adil dan akuntabel,” tambahnya.
Audiensi ini mendapat respons positif dari pihak Kementerian Sosial, yang menyatakan siap mendukung langkah-langkah strategis Pemkab Tojo Una-Una melalui koordinasi lanjutan dan asistensi teknis terkait pemutakhiran data serta usulan program perumahan nelayan.
Dengan terlaksananya pertemuan ini, Pemkab Tojo Una-Una berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.
